Amankan Kantor MK, GP Ansor Kirim 500 Banser Tahan Bacok

Jum'at, 13 November 2009 | 14:27 WIB

TEMPO Interaktif, Kediri - Pengurus Cabang Anshor Kota Kediri, Jawa Timur, siap mengirimkan 500 personil Barisan Anshor Serbaguna (Banser) ke Jakarta. Mereka telah dibekali ilmu kekebalan dan siap mengamankan kantor Mahkamah Konstitusi yang ditinggalkan kepolisian.

Ketua PC Anshor Kota Kediri Anwar Bahrudin mengatakan ratusan personil Banser tersebut telah menjalani rangkaian latihan bela diri di kaki Gunung Klotok. Selain ilmu silat dan memainkan senjata tajam, mereka juga dibekali ilmu kekebalan tubuh dari seorang kyai.

“Mereka siap ke Jakarta sekarang juga,” kata Anwar Bahrudin kepada Tempo, Jumat (13/11).

Anwar menjelaskan keberangkatan personil Banser ke Jakarta ini merupakan bentuk solidaritas dan dukungan kepada kader Nahdlatul Ulama Mahfud MD. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang dianggap mampu menyelesaikan konflik Polri – KPK.

Lembaga tersebut,jelas Anwar, wajib diamankan dari segala bentuk ancaman. Terlebih lagi sejak beberapa hari terakhir kepolisian menarik diri dari kantor itu dengan alasan yang tidak jelas.

Ratusan personil Banser ini menurut Anwar sangat berpengalaman melakukan tugas-tugas tersebut. Sebelumnya mereka juga pernah melakukan pengamanan terhadap mantan Presiden Abdurrahman Wahid dalam unjuk rasa 1998 di Jakarta.

“Kami juga baru saja melakukan latihan bersama di Blitar,” tambah Anwar.

Untuk menjaga kualitas personil, Anshor Kediri membatasi usia anggota Banser maksimal 50 tahun untuk diperbolehkan bergabung dalam tugas ini. Mereka siap ditempatkan dalam kondisi apapun dan bergabung dengan Banser daerah lain untuk menjaga keselamatan Mahfud MD.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Imam Yahya Mahrus menyerukan kepada seluruh ulama untuk melindungi KPK. Menurut dia keberadaan lembaga itu sangat diperlukan untuk menjaga penegakkan hukum di Indonesia. “Saya setuju pendapat yang mengatakan ada upaya melemahkan KPK,” kata ulama yang juga Rektor Universitas Tribhakti Kediri.

Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini juga mendesak Presiden Yudhoyono segera menyelesaikan persoalan ini. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang muncul di masyarakat.

Sejak Rabu (11/11),sebanyak 19 kepolisian yang bertugas di kantor mahkamah konstitusi ditarik kesatuannya. Penarikan itu sempat menimbulkan rumor bahwa kepolisian marah akibat dari sidang terbuka soal rekaman pembicaraan anatara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi polisi.

"Bukan penarikan, tetapi rotasi biasa. Kami setuju dengan kebijakan kepolisian," ujar Mahfud MD.
diposting pada:
Jum'at, 13 November 2009 | 14:27 WIB
oleh: http://tempointeraktif.com

Syafii Maarif Minta SBY Tunjukan Jiwa Kepemimpinan

Jakarta - Kritik pedas dilontarkan oleh Syafii Maarif melihat masalah dua pimpinan KPK nonaktif yang tak berujung. Mantan Ketua PP Muhamaddiyah ini meminta Presiden SBY segera menunjukan jiwa kepemimpinannya.

"Ini kesempatan baik bagi SBY untuk menunjukan kepemimpinan, jika dia punya kepemimpinan," sindir Syafii di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat malam (13/11/2009).

Menurut Syafii, SBY seharusnya lebih percaya diri dalam menentukan sikapnya dengan dukungan rakyat. Namun yang terjadi, tambah Syafii, justru sebaliknya.

"Dia dipilih kemudian dia ditentang karena tidak ada ketegasan, jangan sampai terjadi konflik sosial," pesan Syafii.

Syafii juga miris melihat keadaan bangsa, khususnya di bidang hukum, yang begitu tercoreng. "Aparat tidak punya martabat lagi," jelasnya.

Syafii berpesan agar suara-suara rakyat yang kritis tidak ditanggapi enteng oleh penguasa. Mulai dari media yang begitu kompak menyuarakan ketidakadilan hingga dukungan lewat facebook.

"Itu tandanya hati nurani masih ada," tandasnya.
data diterbitkan oleh: http://www.detiknews.com
pada Sabtu, 14/11/2009 04:29 WIB

Kisruh KPK-Polri Syafii Maarif Setuju People Power Asal Damai Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Reaksi masyarakat terus bermunculan menanggapi persoalan yang menimpa Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif setuju jika muncul people power asal berlangsung damai.

"Asal dijalankan dengan damai, why not," kata Syafii singkat di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat (13/11/2009) malam.

Syafii meminta agar setiap gerakan dapat diorganisir sedemikian rupa. Ia berharap, dengan cara seperti itu, resiko terjadinya konflik dapat diminimalkan.

"Sah saja selama tidak merusak, jangan merusak. Sebab kalau nanti merusak, rusaklah negeri ini," pintanya.

Syafii juga berpesan agar tuntutan yang ingin disampaikan lebih realistis. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan mundurnya Kapolri dan Jaksa Agung.

"Tidak sesederhana itu," tandasnya.
data dipublikasikan pada: Sabtu, 14/11/2009 05:43 WIBoleh:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/14/054352/1241572/10/syafii-maarif-setuju-people-power-asal-damai?991102605
diposting:
sabtu, 14/11/2009
08.30 wib

Stop Kekerasan di Sekolah

Selasa, 10 November 2009 | 01:33 WIB

Penganiayaan yang dialami Ade Fauzan Mahfuzah, siswa kelas I SMA 82 Jakarta, amat memprihatinkan. Apalagi ia dikeroyok oleh teman-temannya sendiri di lingkungan sekolah. Sekali lagi, kejadian ini menunjukkan kelalaian institusi pendidikan dalam menjamin keamanan dan kenyamanan bagi siswa.

Mula-mula Ade dipukuli oleh tujuh siswa kelas III di sekolah yang sama saat istirahat. Seusai jam pelajaran, ia kembali dikeroyok oleh 30 kakak kelasnya. Alasan pengeroyokan ini adalah Ade melintasi koridor kelas III--mereka menyebutnya "Jalur Gaza"--yang selama ini "terlarang" bagi siswa kelas I dan II.

Akibat perbuatan brutal itu, Ade mengalami luka-luka parah. Beberapa bagian tubuhnya harus dijahit, antara lain enam di bagian mulut. Ade juga mengalami memar di tempurung kepala bagian belakang dan telinga membiru. Hingga sekarang, Ade masih dirawat di rumah sakit.

Tragedi seperti ini tidak boleh dianggap enteng. Apa yang terjadi pada Ade merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 54 undang-undang ini bahwa anak-anak yang berada di lingkungan sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan oleh guru dan teman-temannya. Pelanggaran terhadap aturan ini diancam hukuman pidana kurungan 15 tahun.

Itu sebabnya, langkah orang tua Ade yang melaporkan kasus ini kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dan kepolisian sudah tepat. Tindakan tegas terhadap pelaku harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Meski demikian, sanksi pidana terhadap siswa pelaku kekerasan itu tetap harus ditetapkan secara arif sehingga masa depan mereka tidak terancam.

Adapun kepada kepala sekolah yang telah lalai, salah satunya, bisa dikenai beberapa tindakan, dari normatif hingga administratif. Sanksi administratif bisa dilakukan secara berjenjang, dari teguran hingga mutasi. Bahkan kalau perlu dipertimbangkan penundaan kenaikan pangkatnya.

Sanksi tegas perlu diberikan agar kasus serupa tak terulang. Apalagi kasus seperti ini sudah berkali-kali terjadi. Bukan hanya kekerasan yang dilakukan oleh siswa, tapi juga oleh guru. Data tahun 2008 bahkan menunjukkan, kekerasan guru terhadap siswa meningkat sebesar 39,6 persen dibanding sebelumnya. Untuk tahun 2009 belum diperoleh datanya. Namun, diperkirakan angkanya tak jauh berbeda.

Buat menekan angka kekerasan, pengelola sekolah harus lebih memperhatikan aspek-aspek perlindungan anak, komunikasi anak dengan sekolah, perlakuan senior terhadap junior, dan perlakuan guru terhadap siswa. Pihak sekolah pun perlu menghilangkan aneka peraturan yang menekan siswa.

Tentu saja kalangan orang tua juga tak bisa lepas dari tanggung jawab untuk menciptakan kondisi ideal itu dengan ikut mengawasi perilaku anaknya. Tapi, ketika berada di sekolah, siswa jelas berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman agar dapat belajar dengan baik.

http://www.tempointeraktif.com

Cicak & Buaya

Senin, 09 November 2009

… dan metafor pun menang. Mungkin itu tak disadari ketika kata ”cicak” melawan ”buaya” dipakai pertama kalinya dalam pertentangan yang kini disebut sebagai konflik antara ”KPK” dan ”Polisi”. Saya yakin Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji tak memperhitungkan betapa ampuhnya perumpamaan yang dipakainya dalam majalah Tempo, 16 Juni 2009:

”Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya, di situ cicak. Cicak kok melawan buaya.…”

Dari sana, muncullah dalam gambaran pikiran kita dua pelaku yang bertentangan—dan tak seimbang.

Yang satu reptil kecil. Ia tak lebih dari 10 sentimeter panjangnya, hidup di celah-celah rumah kita, tak mengganggu, dengan suaranya yang berbisik. Ia bahkan menyenangkan: mangsanya nyamuk-nyamuk yang menggigiti jangat kita. Anak-anak menyanyikan lagu yang riang tentang dia, (”Cicak-cicak di dinding…”) dan pada umumnya ia tak membuat takjub siapa pun, kecuali orang dari Eropa yang tak pernah melihat ”kadal” kecil dari khatulistiwa itu.

Yang seekor lagi reptil besar. Ia bisa sampai 8 meter panjangnya. Kulitnya kasar keras, moncongnya menakutkan, dan meskipun matanya seakan-akan tertidur, ia mendadak bisa menyerang. Kecuali ketika diternakkan atau dikurung di kebun binatang, habitatnya jarang didatangi manusia. Ia pembunuh. Mangsanya hewan lain, juga kita.

Dalam bahasa Indonesia, ”buaya” umumnya sebuah metafor untuk sesuatu yang punya sifat tak baik: ”buaya darat”, misalnya. Ada memang kata ”buaya kroncong”, yang barangkali dipakai untuk mengesankan sifat penggemar yang amat doyan jenis musik itu—dan penggemar itu tak gampang puas.

Maka memang aneh, kenapa justru seorang jenderal polisi mengumpamakan dirinya—mungkin juga korpsnya—dengan seekor reptil yang ganas. Besar kemungkinan ia hanya melihat dalam diri buaya faktor kekuatan yang handal. Atau mungkin juga kepintaran yang agresif. Dalam wawancara yang saya kutip tadi, Susno Duadji melihat pihak ”sana”, yakni KPK, sebagai cicak yang ”masih bodoh”. Pihaknya, si buaya, sebenarnya sudah berusaha ”memintarkan”, tapi sang cicak tak kunjung pandai. Si kecil itu telah diberi kekuasaan, kata Susno Duadji, tapi ”malah mencari sesuatu yang enggak dapat apa-apa”.

Dari semua itu tampak, metafor Susno—seperti halnya metafor pada umumnya—tidak berperan sebagai ornamen. Memang ada yang menganggap sebuah metafor cuma sebingkai hiasan, karena selalu mengandung sesuatu yang penuh warna dan rupa (dengan kata lain: sesuatu yang tercerap pancaindra). Tapi orang yang menganggap bahasa metaforik hanyalah hiasan untuk memperindah sebuah gagasan sebenarnya tak tahu, bahwa bahasa tak dimulai dari ide. Bahasa bermula dari tubuh. Bahasa berpangkal dari proses indrawi.

Itu sebabnya acap kali bunyi mendahului pemberian arti. Dan ini berlaku sejak kata seru seperti ”Wah!” sampai kata benda yang mengandung bunyi yang menimbulkan imaji dan asosiasi tertentu di dalam pikiran kita. Kata ”sulur”, misalnya, mengandung bunyi ”lur” yang kita dapatkan dalam ”julur”, ”salur”, ”balur”: sebuah bunyi yang menimbulkan imaji tentang sesuatu yang memanjang tapi tak meregang.

Dari sesuatu yang konkret seperti itulah (bunyi dan imaji), dan bukan sesuatu yang rasional dan kognitif, metafor dilahirkan dan dipergunakan. Metafor memang mirip simbol. Baik metafor maupun simbol memakai sesuatu yang konkret untuk menyampaikan sebuah pengertian. Tapi antara keduanya ada beda yang fundamental.

Simbol: kita menemukannya dalam pohon beringin yang dipilih untuk merumuskan cita-cita Partai Golkar; atau palu-arit untuk menghadirkan dasar kelas sosial dan ideologi PKI. Tapi bila simbol dipilih dengan rencana yang sadar, metafor lahir lebih spontan; ia lebih bergerak ke arah asosiasi ketimbang ke arah konsep. ”Pungguk merindukan bulan” adalah sebuah metafor, bukan simbol, sebab yang muncul dari kalimat itu adalah imaji seekor burung buruk muka yang hinggap di sebuah dahan ketika malam mengagumi purnama. Antara si pungguk dan rembulan itu ada kontras yang jelas—juga jarak yang tak akan terjangkau. Metafor itu lebih memantulkan situasi yang melankolis ketimbang mengikhtisarkan sebuah ide tentang cinta yang tak sampai.

Juga ketika kata ”cicak” dan ”buaya” dengan spontan dipakai: saya kira yang berperan bukan sebuah konsep yang dipikirkan. Bahkan ada anasir dari bawah sadar yang bekerja.

Dipakai dalam sebuah suasana konflik, kedua kata itu menyugestikan bahwa yang terjadi tak berbeda dari perseteruan di alam bebas, di mana penyelesaiannya bukanlah atas dasar hukum sebagai aturan bersama, melainkan ditentukan oleh kekuatan. Memang Susno Duadji tak melanjutkan cerita tentang cicak-lawan-buaya itu dengan cerita bentrokan. Ia mengatakan, sang buaya tak marah, ”cuma menyesal” karena menurut penilaiannya si cicak masih tetap saja bodoh. Namun dengan mengambil ibarat dari dunia hewan, kekerasan dan kebuasan jadi demikian tampak penting ketika sebuah pertentangan harus diputuskan.

Mungkinkah itu yang sebenarnya tersimpan di kepala: bahwa konflik antarlembaga negara hanya selesai karena kekuatan fisik, bukan karena aturan yang sudah ada dan rasionalitas dalam manajemen pemerintahan? Ataukah metafor yang kini dipakai secara luas itu memang menunjukkan sebuah pengakuan bahwa ”hukum” selalu punya dimensi konflik politik? Bahwa pengertian ”keadilan” sesungguhnya ditentukan melalui sebuah persaingan hegemoni atas bahasa dan makna?

Apa pun jawabnya, sebuah metafor telah menang. Ia bahkan lepas dari keinginan sang pemakai pemula. Ia ramai-ramai dipungut, mungkin karena imaji yang muncul dari dunia hewan itu mengasyikkan seperti sebuah fabel. Tapi bukankah dongeng yang kita sukai bisa bercerita tentang hasrat dan cemas kita yang tersembunyi?

Goenawan Mohamad

http://www.tempointeraktif.com

Eumenides

Senin, 02 November 2009

Kita kira-kira tahu dari mana datangnya hukum, tapi tahukah kita dari mana datangnya keadilan?

Hukum memang dimaksudkan sebagai aktualisasi dari “rasa keadilan”. Kata “rasa” di sini sebenarnya lebih dekat ke arah “kesadaran”. Dengan catatan: kesadaran akan keadilan itu tak hanya sebuah produk kognitif, hasil proses pengetahuan, melainkan juga tumbuh melalui proses penghayatan. Dengan kata lain, sebagai aktualisasi, hukum adalah ibarat realisasi dari hasrat yang kita sebut “rasa keadilan” itu.

Tapi “rasa keadilan” punya sejarah yang rumit, separuhnya gelap yang mungkin belum juga selesai.

Ada masanya “keadilan” kurang-lebih sama dengan pembalasan simetris, sesuatu yang kita dapatkan dalam cerita silat Hong Kong abad ke-20 atau riwayat Keris Empu Gandring dari Jawa abad ke-11: Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, dan atas nama keadilan, Ken Arok dibunuh Anusapati, kemudian Anusapati dibunuh Tohjaya. Pendek kata, pelbagai versi lex talionis yang mengharuskan, untuk memakai rumusan Perjanjian Lama, “satu mata dibalas satu mata”.

Tapi jika “keadilan” yang sama artinya dengan dendam itu kita temukan dalam pelbagai cerita, juga dalam Mahabharata, agaknya hanya dalam sebuah karya Aeschylus di Yunani abad ke-5 Sebelum Masehi kita temukan bagaimana “keadilan” itu mengalami transformasi.

Dalam lakon Oresteia yang terdiri dari tiga bagian itu, Agamnenon membunuh anaknya yang perempuan, dan sebagai pembalasan ia dibunuh isterinya sendiri, ibu si gadis. Dalam kisah berikutnya, si ibu dibunuh oleh Orestes, anak kandungnya.

Memang kepada sahabatya, Pylades, ia bertanya: “Apa yang kulakukan? Membunuh ibu sendiri, betapa mengerikan!”. Tapi atas nama hukum Zeus dan Apollo, ia akhirnya melakukan hal yang mengerikan itu juga.

Tak ayal, para dewi pembalasan yang disebut ?????? – yang dalam bahasa Inggris disebut “the furies” – mengejarnya. Orestes harus membayar perbuatannya dengan nyawanya.

Namun trilogi ini berakhir dengan sebuah transformasi yang radikal: lex talionis digantikan dengan sebuah proses peradilan. Dewi Athena datang dan memanggil sebuah dewan juri buat mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Athena sendiri memberikan suara untuk membebaskan Orestes. Lalu diubahnya para peri pembalasan jadi peri budi baik, eumenides. Dalam kisah ini, mereka ditanam di bawah gedung pengadilan untuk selama-lamanya.

Boleh dikatakan ini adalah lakon lahirnya hukum yang proses dan sikapnya berbeda sama sekali: prosedur hukum inilah (yang mencoba menterjemahkan “keadilan”) yang agaknya yang jadi tauladan di Eropa dan Amerika kemudian, sampai hari ini

Tapi di situ tampak juga, betapa hukum meringkas dan meringkus. Hukum yang diletakkan dasarnya oleh Athena memotong ingatan; kejahatan masa lampau tak bisa dikenang terus sepenuhnya. Tak ada dendam tujuh turunan.

Hukum itu juga meringkus: ia tak mengijinkan perasaan pribadi seseorang bergejolak jadi pedoman memutuskan “pembalasan”. Inilah awal pandangan yang disebut “positivisme hukum”: para hakim tak boleh menggunakan perasaan dan nilai-niai pribadinya. Mereka hanya harus mengikuti apa yang digariskan undang-undang – biarpun itu dirasakan tak adil.

Dalam sebuah lakon terkenal Sophocles di masa sesudah Aeschylus, Antigone, positivisme itulah yang jadi prinsip Raja Kreon. Ia melarang salah seorang putra Oedipus yang tewas dikuburkan di dalam makam Thebes. Pemuda itu mati dalam peperangan yang melawan tanahairnya sendiri. Ia pengkhanat. Menurut undang-undang yang berlaku, mayatnya harus dibiarkan tergeletak dimakan gagak di luar dinding kota.

Bagi Antigone, saudara sekandung pemuda yang mati itu, hal itu tak bisa diterima. Untuk itu Antigone siap melawan dan mengorbankan diri, karena ia percaya ada hukum yang lebih luhur, yakni hukum dari dewa-dewa. Sebaliknya bagi Kreon, yang baru saja selesai berperang: negara tak akan kukuh hukumnya bila ia guyah -- meskipun putranya sendiri, tunangan Antigone, membela gadis yang membangkang itu.

Tapi dari kedua lakon Yunani kuno itu kita bisa tahu: di dasar hukum, di awal hukum, ada kekerasan yang disembunyikan. Para dewi pembalasan yang tertanam di bawah mahkamah adalah semacam bawah-sadar hukum positif. Dan kita lihat: hukum Kreon adalah kelanjutan dari peperangan.

Bahkan hukum mengandung kekerasan sejak awal, ketika undang-undang mereduksikan hidup seseorang yang unik dan khas jadi oknum yang bisa dikenai hukum yang berlaku umum. Derrida menyebut reduksi ini “kekerasan klasifikasi”.

Dengan kekerasan itu, di manakah keadilan? Jika keadilan telah diubah jadi sesuatu yang tak lagi pembalasan dendam, dari manakah keadilan datang? Antigone berbicara tentang hukum dewa-dewa yang lebih adil, sebab para dewa tahu bahwa seorang manusia tak bisa dianggap sebagai sekedar sebuah kasus legal.

Tapi pada saat yang sama kita tahu para dewa Yunani kuno ikut dalam percaturan yang berdarah antara manusia. Rasanya tak ada mereka digerakkan oleh rasa keadilan. Dalam agama Abrahami, Tuhan disebut maha adil, tapi kita tak paham mengapa, dalam Alkitab, Tuhan menyengsarakan Ayub walaupun lelaki yang baik dan soleh ini tak berbuat aniaya.

Persoalan seperti ini menyebabkan riwayat keadilan tak selamanya jelas, dan mungkin memang tak akan jelas. Tapi tiap kali kita tahu, ketika rasa keadilan kita terkoyak, kita melihat ke sebuah arah, sebuah cakrawala, yang mengimbau kita dan mungkin mengubah kita jadi seseorang yang berteriak: “Keadilan, atau kehancuran!”.

Seakan-akan keadilan punya dewi pembalasan yang tak bisa dibenamkan oleh bangunan mahkamah manapun. Hukum selamanya sebuah kekurangan.
Goenawan Mohamad
http://tempointeraktif.com

ERASMUS

Senin, 26 Oktober 2009

Ini akhir pekan Erasmus. Saya diminta bicara tentang humanisme dalam pandangan Indonesia untuk ulang tahun tokoh humanisme Eropa yang lahir 27 Oktober 1466 itu di Erasmus Huis, Jakarta. Saya tak tahu banyak tentang humanisme abad ke-15 Eropa, dan yang pertama kali saya ingat tentang Erasmus adalah apa yang dikatakan Luther tentang dia. Bagi Luther, pemula Protestantisme yang pada akhirnya mengambil posisi yang tegas keras menghadapi Gereja itu, Erasmus ibarat ”belut”. Licin, sukar ditangkap.

Erasmus memang tak selamanya mudah masuk kategori, tak mudah menunjukkan di mana ia berpihak, ketika zaman penuh hempasan pertentangan keyakinan theologis. Pada mulanya ia membela Luther, ketika pembangkang ini diserang dan diancam, tapi kemudian ia menentangnya, ketika Luther dianggapnya semakin mengganas dalam menyerang Roma. Dalam sepucuk suratnya kepada Paus Adrianus VI, Erasmus sendiri mengatakan, ”Satu kelompok mengatakan hamba bersetuju dengan Luther karena hamba tak menentangnya; kelompok lain menyalahkan hamba karena hamba menentangnya….”

Bagi Erasmus, sikapnya menunjukkan apa yang disebut di zamannya sebagai civilitas. Dalam kata-kata sejarawan Belanda terkemuka, Huizinga, itulah ”kelembutan, kebaikan hati, dan moderasi”.

Perangai tokoh humanisme abad ke-15 ini agaknya seperti sosok tubuhnya. Kita hanya bisa melihat wajahnya melalui kanvas Holbein di Museum Louvre: kurus, pucat, wajah filosof yang meditatif dan sedikit melankolis. Tetapi ia—yang merupakan pengarang terlaris di masanya ini (seorang penjual buku di Oxford pada 1520 mengatakan, sepertiga bukunya yang terjual adalah karya-karya Erasmus)—juga seorang yang suka dipuji. Dan di balik sikapnya yang santun, ada kapasitas untuk menulis satire yang sangat berat sebelah yang menyerang Paus Julius II. Dalam satire ini, Santo Petrus bertanya kepada Julius di gerbang akhirat: ”Apa ada cara mencopot seorang Paus yang jahat?” Jawab Julius: ”Absurd!”

Pada akhirnya memang tak begitu jelas bagaimana ia harus diperlakukan. Ia meninggal di Basel, Swiss, pada 1536, tanpa disertai seorang pastor, tanpa sakramen Gereja. Tapi ia dapat kubur di katedral kota itu.

Agaknya itu menggambarkan posisinya: seorang yang meragukan banyak hal dalam agama Kristen, tapi setia kepada Gereja. ”Aku menanggungkan Gereja,” katanya, ”sampai pada suatu hari aku akan menyaksikan Gereja yang jadi lebih baik.”

Mungkin itulah sebabnya yang selalu dikagumi orang tentang pemikir ini adalah seruannya untuk menghadapi perbedaan pikiran dengan sikap toleran dan mengutamakan perdamaian. ”Tak ada damai, biarpun yang tak adil sekalipun, yang tak lebih baik ketimbang kebanyakan perang.”

Dari sini agaknya orang berbicara tentang ”humanisme Kristen” bila berbicara tentang Erasmus—atau, dalam perumusan lain, ”rasionalisme religius”. Dalam jenis ”rasionalisme” ini, skeptisisme dan rasa ingin tahu, curiositas, diolah dengan baik, tapi pada akhirnya tetap dibatasi oleh apa yang ditentukan agama. Tak mengherankan bila Ralf Dahrendorf menyebut posisi Erasmus sebagai ”leise Passion der Vernunft”, gairah yang lembut untuk akal budi.

Dalam hal itu, Erasmus memang tak bisa diharapkan akan mengatasi pikiran yang umum di zamannya—yang tak amat leluasa dan luas. Di abad ke-21 sekarang, rasa ingin tahu yang dikendalikan oleh iman bukanlah sikap ilmiah maupun filsafat. Itu hanya sikap yang membuat pemikiran buntu.

Dalam kasus lain, Erasmus juga bisa tidak konsisten. Pernah untuk menghadapi kritik pedas Ulrich von Hutten—seorang tokoh Reformasi Jerman yang teguh tapi sengsara—Erasmus ikut bersama para tokoh Gereja di Basel untuk mengusir orang itu dari kota. Dalam kasus lain, Erasmus memang penganjur jalan damai menghadapi Turki, tapi ia tetap memandang ”Turki” sebagai yang tak setara dengan Eropa yang Kristen.

Pendek kata, pada diri Erasmus ada nilai-nilai yang mengagumkan dari humanisme, tapi juga ada unsur yang menyebabkan humanisme itu dikecam. Humanisme ini sejak mula—dengan kegairahannya mempelajari khazanah yang tak hanya terbatas pada kitab agama, tapi juga karya-karya Yunani kuno yang ”kafir”—yakin bahwa kita, sebagai manusia, dapat menangkap dunia obyektif dengan menggunakan akal budi. Di dalamnya tersirat asumsi bahwa (tiap) manusia adalah identitas yang tetap, atau ”diri” dan ”subyek” yang utuh dan tak berubah. Subyek ini menentukan makna dan kebenaran. Pikiran manusia menangkap dunia sebagaimana adanya dan bahwa bahasa merupakan representasi dari realitas yang obyektif.

Dalam perkembangannya kemudian, pandangan seperti ini terbentur kepada apa yang jadi tajam sejak abad ke-19 Eropa. Dan itu ketika manusia, sebagai subyek yang ulung, jadi penakluk ”yang-lain” di sekitarnya. Ternyata sang subyek tak seluruhnya bisa dikatakan utuh, tetap, dan rasional. Tak berarti manusia sia-sia.

Erasmus sendiri menulis sebuah karya satire yang termasyhur, Encomium Moriae, yang dalam bahasa Inggris terkenal sebagai The Praise of Folly. Di dalamnya, folly atau laku yang gebleg, yang tak masuk akal, dipujikan. ”Tak ada masyarakat, tak ada kehidupan bersama, yang dapat jadi nyaman dan awet tanpa sikap gebleg.” Dengan sikap gebleg itulah manusia mencintai, bertindak berani, termasuk berani menikah, apalagi cuma sekali, dan dengan sikap yang tak masuk akal pula ia percaya kepada apa yang diajarkan agama.

Mungkin manusia selalu harus mengakui ada yang lain yang menyertai satu sisi dari dirinya dan satu bagian dari dunianya. Yang lain dan yang tak cocok bahkan tak senonoh itu tak dapat dibungkam—atau manusia hilang dalam kepongahan dan ketidakadilan.

Goenawan Mohamad
SUMBER: http://tempointeraktif.com