Kontingen Garuda (Konga)

Kontingen Garuda (Konga) dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) saat acara pelepasan di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (19/11). TNI memberangkatkan 1.125 personel. TEMPO/Subekti

Italia Kritik Pengusiran Aktivis Greenpeace dan Jurnalis di Riau

TEMPO Interaktif, Milan - Italia mengkritik pengusiran aktivis Greenpeace asal Italia dan seorang jurnalis asal Italia dari Indonesia. Aktivis Greenpeace asal Italia diusir karena berunjuk rasa menolak pembalakan hutan di Semenanjung Kampar, Riau, sedangkan wartawan asal Italia diusir dengan alasan belum melengkapi syarat peliputan.

Pemerintah Indonesia pekan lalu mengumumkan akan mendeportasi beberapa aktivis Greenpeace dari luar Indonesia karena ikut berdemonstrasi di Kampar. Unjuk rasa tersebut digelar untuk menarik perhatian dunia internasional terkait kerusakan hutan di Indonesia menjelang sebuah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Denmark yang membahas soal iklim.

Menurut AP, Kementerian Luar Negeri Italia secara resmi mengirim surat berisi keluhan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Rabu (18/11). Dalam surat tersebut, Italia meminta hak-hak wartawan L'Espresso Raimondo Bultrini dan aktivis Greenpeace Chiara Campione dilindungi.

Greenpeace sebelumnya mengkritik respons pemerintah Italia terkait pengusiran dua warga Italia tersebut.

Greenpeace mulai berunjuk rasa di area lahan Gambut Pelalawan, Riau, Kamis lalu. Namun, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. Polisi pun menangkap 33 aktivis Greenpeace, salah satunya Chiara Campione dari Italia.

Selain itu, polisi menangkap dua jurnalis asing yang hendak menuju Kamp Pembela Iklim Greenpeace di Semenanjung Kampar, Riau. Mereka adalah Raimondo Bultrini dari L'Espresso, Italia, dan Kumkum Dasgupta dari Hidustan Times, India. Kepala Kepolisian Resor Pelalawan Ajun Komisaris Ary Rachman mengatakan kedua jurnalis itu belum melengkapi sejumlah syarat melakukan peliputan seperti surat dari Departemen Komunikasi dan Informatika, Markas Besar Polri, dan lainnya.

dicopy dari:
http://www.tempointeraktif.com
Kamis, 19 November 2009 | 07:33 WIB

THE AGE| KODRAT SETIAWAN

Presiden: Jangan Paksa Saya Ambil Langkah di Luar Kewenangan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Hari ini, presiden memanggil sejumlah menteri beserta Kapolri dan Jaksa Agung untuk membahas rekomendasi Tim Independen Pencari Fakta dan Verifikasi kasus Bibit dan Chandra (tim delapan). Presiden menyatakan pemerintah memang harus bertindak cepat dan tepat menyikapi kasus tersebut.

presiden"Ini tidak perlu harus didorong oleh siapapun, agar kemelut ini tidak terus berkepanjangan," katanya saat memberikan paparan sebelum rapat terbatas dimulai di Kantor Presiden, Rabu (18/11).

Akan tetapi, diingatkannya langkah pemerintah dan tindakan presiden harus tetap berlandaskan konstitusi, undang-undang dan ketentuan hukum serta sistem yang berlaku. Menyikapi masalah yang serius seperti kasus tersebut, kata presiden, harus hati-hati. Jangan sampai memecahkan masalah menimbulkan masalah baru.

"Jangan sampai pula saya sebagai presiden didorong dan dipaksa untuk mengambil langkah yang bukan kewenangan saya. Kalau begitu berarti saya melawan Undang-Undang," katanya.

Presiden juga menyatakan rekomendasi tim delapan belum tentu diterima atau ditolaknya. "Rapat sekarang ini bukan untuk tetapkan apakah kita terima atau tidak menerima rekomendasi tim 8 itu, bukan itu," katanya.

Menurutnya, Ia beserta jajaran terkait perlu untuk mendalami dan mempelajari denean seksama. "Jangan buru-buru katakan tidak menerima atau jangan buru-buru bahwa semua rekomendasi itu sudah diterima. mari kita telaah dengan jernih," katanya. Semua harus disikapi dengan sikap positif. "Tidak perlu kita apriori terhadap apa yang dilakukan tim 8 ".

Masalah itu, kata dia, memang tidak boleh berlama-lama tetapi koridornya harus jelas. Persoalan tersebut, kata presiden, merupakan bagian dari sejarah yang panjang dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat kelak di kemudian hari. "Jadi tidak boleh kita serampangan atau gegabah saja," katanya.

Setelah semuanya didalami, rekomendasi tersebut tetap akan diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan agung untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, baru presiden akan mengambil respon menyikapi kasus tersebut. "Kita memang harus memilih opsi terbaik dan dalam memilih opsi itu saya minta untuk tetap jernih, kita harus utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain, bukan kepentingan yang sempit atau pun jangan melihat dari sisi satu saja," katanya.

GUNANTO E S

dicopy dari:
http://tempointeraktif.com
Rabu, 18 November 2009 | 15:55 WIB

Ini Dia Penanggalan Maya yang Jadi Biang Kerok Isu Kiamat 2012

TEMPO Interaktif, Jakarta - Film "2012" memancing kontroversi di Indonesia karena memunculkan bencana besar. Bencana itu disebut-sebut terkait dengan berakhirnya penanggalan panjang suku Maya.

Penanggalan Maya memang agak aneh dibanding kalendar yang dipakai di dunia maupun kalendar Indonesia, misalnya. Biasanya perhitungan hanya sepanjang satu tahun.

Maya, suku Indian Amerika Latin, memiliki tiga sistem kalendar yang dipakai bersamaan. Di satu kalendar, satu tahun memiliki panjang 265 hari, satu lagi 260 hari, dan satu lagi--disebut perhitungan panjang--akan berakhir pada 2012 itu.

Penanggalan perhitungan panjang itu memiliki unit:

1 hari = kin
20 kin = uinal
18 uinal = tun
20 tun = katun
20 katun = baktun
Lingkaran panjang=13 baktun

Bandingkan dengan penanggalan masehi yang lazim digunakan dunia saat ini yakni:

30/31 hari = bulan (kecuali Februari yang 28/29 hari)
12 bulan = tahun

Dengan perhitungan panjang itu, satu baktun memiliki panjang 144.000 hari atau sekitar 400 tahun. Saat ini penanggalan masuk baktun ke-13.

Dengan tanggal Maya, hari ini Rabu (18/11) adalah

12 baktun
19 katun
16 tun
15 uinal
11 kin.

Yang menjadi persoalan, sebagian ahli menyatakan penanggalan Maya hanya sampai pada baktun ke-13. Baktun ke-13 ini akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2012.

Pada 20 Desember 2012 itu, penangalan Maya menjadi
12 baktun
19 katun
19 tun
17 uinal
19 kin.

Sehari berikutnya akan masuk baktun ke-14 yakni

13 baktun
0 katun
0 tun
0 uinal
0 kin

Sejumlah ahli, seperti dari badan antariksa Amerika Serikat, menyatakan bahwa pada penanggalan Maya akan mulai lagi pada tanggal 1. Tidak dijelaskan apakah masuk baktun ke-12 atau mulai lagi dari titik awal seperti beberapa ribu tahun silam atau masuk ke baktun ke-14.

Suku Maya sendiri, menurut Susan Milbrath, kepala bagian seni dan arkeologi Amerika Latin di Museum Florida, tidak menyebutkan dunia bakal berakhir jika baktun ke-13 ini selesai.


HANKSVILLE.ORG/WIKIPEDIA/NURKHOIRI
http://www.tempointeraktif.com
Rabu, 18 November 2009 | 16:33 WIB

Belum Ada Tanda-tanda, People Power Masih Jauh

Jakarta - Potensi munculnya people power (gerakan kekuatan rakyat) diprediksi akan terjadi menyusul kasus kriminalisasi pimpinan KPK. Namun, pengamat intelijen Wawan Purwanto membantah hal ini. Menurutnya, kemungkinan terjadinya people power masih jauh.

"People power masih jauh kalau dalam artian kerusuhan karena belum ada afiliasi oknum-oknum yang memiliki kekuatan bersenjata," ujar Pengamat Intelijen Wawan Purwanto dalam jumpa pers di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2009).

Wawan kemudian membandingkan people power yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Menurutnya, saat itu ada oknum bersenjata yang memback-up (mendukung), ada unsur pembiaran, ada upaya menarik massa dari luar masuk ke Jakarta. Sedangkan, kata dia, tahun ini belum ada arah ke sana, negeri kita masih aman.

"Meskipun ada upaya people power, tapi itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Belum ada tanda-tanda arah ke sana, semua masih undercontrol," tutur dia.

Dikatakan Wawan, tanda-tanda tersebut bisa jadi ada pada dua kepemimpinan di tubuh militer. Namun, sampai saat ini Wawan beranggapan militer masih solid sehingga tanda-tanda ke arah sana masih jauh.

"TNI-Polri belum ada dualisme, belum ada kepentingan yang berseberangan," kata dia.

di copy dari: Didi Syafirdi - detikNews
Rabu, 18/11/2009 18:08 WIB