Senin, 12 Oktober 2009
SEORANG gubernur mengeluh. Saya kebetulan mendengarnya. Maka tahulah saya ada yang ganjil yang jadi rutin dalam pemerintahan kota yang dipimpinnya, seakan-akan sang gubernur dan administrasinya muncul dari novel Kafka, seakan-akan Kafka bukan hidup di Praha di awal abad ke-20 melainkan di Jakarta, mungkin di sekitar Gambir, sejak empat dasawarsa ini.
Tapi cerita ini bukan buah imajinasi seorang sastrawan: pada suatu hari di tahun 1990-an gubernur itu memang mengirim surat dinas ke direktur kebun binatang di Ragunan. Berhari-hari ia tak menerima jawaban dari bawahannya itu. Kemudian baru ia ketahui, surat yang ditandatanganinya itu perlu waktu tiga bulan untuk keluar dari kantor gubernuran. Berminggu-minggu kertas itu diteruskan dari biro satu ke biro lain di dalam kantor yang sama, sebelum akhirnya dikirim ke alamat yang dimaksud.
Gubernur itu, seorang perwira tinggi angkatan darat yang lurus hati yang diberi jabatan itu baru satu tahun, bertanya seakan-akan pada dirinya sendiri: ”Kantor macam apa ini?”
Seorang wali kota juga mengeluh. Atau mungkin lebih tepat terenyak. Ia seorang mantan pengusaha sukses yang dipilih dengan penuh harapan oleh rakyat di kota Jawa Tengah itu. Tapi pada hari pertama ia masuk kantor balai kota, ia lihat ratusan orang duduk di dalamnya: para pegawai. Sebagian besar baca koran. Sebagian lagi main catur. Bahkan ada seorang pegawai perempuan asyik merajang sayur.
Sang wali kota pun pulang ke rumahnya dan termangu di hari pertama masa jabatannya: ”Kantor macam apa itu?”
Jawabannya sangat mengejutkan: itu adalah kantor yang biasa saja, Pak—kantor pemerintah. Itu adalah kantor di mana mesin yang disebut birokrasi hadir, nongkrong, seakan-akan untuk membatalkan tesis Max Weber dan mengukuhkan gambaran yang absurd dalam karya-karya fiktif Kafka—meskipun cerita birokrasi Indonesia tak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan kemuraman Kafka.
Max Weber, kita ingat, mempertautkan birokrasi dengan keniscayaan dunia modern. Berbeda dari kaki tangan raja-raja di zaman lampau, yang bekerja berdasarkan perpanjangan kharisma Yang-Dipertuan-Agung, birokrasi merupakan alat sebuah otoritas yang bersifat ”legal-rasional”. Dalam tesis Weber, birokrasi membawa dalam dirinya aturan dan hierarki yang jelas. Organisasi itu punya arah atau sasaran yang terfokus, dan ia dengan sadar bersifat impersonal. Seluruh bangunan itu punya rasionalitas yang mantap.
Tapi apa kiranya yang ”rasional” di kantor sang gubernur dan sang wali kota?
Gubernur kita tak tahu, wali kota kita tak tahu, saya juga tak tahu. Tapi jangan-jangan inilah ”rasionalitas” itu: birokrasi itu adalah sebuah agregat yang lahir dari argumen bahwa ia diperlukan. Birokrat, kata Hannah Arendt dengan sedikit mencemooh, adalah ”the functionaries of necessity”. Dengan catatan: necessity itu, keperluan yang tak bisa dielakkan itu, pada awal dan akhirnya ditentukan oleh dinamika organisasi itu sendiri. Birokrasi tak perlu punya sasaran untuk dicapai. Mesin itu berjalan mandiri.
Di sinilah yang absurd berlangsung—sesuatu yang dibuat alegorinya oleh Kafka dalam cerita pendeknya yang termasyhur, Di Koloni Hukuman.
Di pulau itu, seorang opsir menjelaskan kepada seorang pengunjung tentang proses eksekusi yang akan dijalani seorang terhukum. Ia akan diletakkan telungkup di bawah sebuah mesin yang bekerja seperti sehimpun jarum tato raksasa, mesin yang akan menusuki si terhukum dan dengan itu akan tertulis sebuah kalimat perintah di tubuhnya. Setelah 12 jam, si terhukum mati.
Yang menarik dari penceritaan Kafka adalah bahwa yang jadi fokus bukan si terhukum; orang ini cuma diam saja, bahkan tak tahu atau peduli apa kesalahannya. Melalui sang Opsir, tokoh utama yang muncul adalah mesin yang ganjil, brutal, dan rumit itu. Ketika sang Opsir yang mengoperasikan mesin itu tahu penggunaannya tak akan diizinkan lagi, ia membiarkan dirinya jadi korban. Mesin ada, dan sebab itu harus didapatkan sasarannya.
Birokrasi juga menyatakan diri perlu, tapi kita tak tahu apa fungsinya ketika ia hadir, dalam jumlah yang berlebih dan tak bekerja untuk satu hasil. Dalam aturan yang berlaku, sang wali kota tak boleh memecat pegawainya—meskipun ia sanggup bekerja dengan 20% saja dari tenaga yang ada. Bahkan tiap tahun ia harus menerima 700 pegawai baru.
Memang harus ditambahkan di sini: berbeda dari mesin yang digambarkan Kafka, aparat pemerintahan di kantor-kantor negara tak tampak mengerikan. Bahkan mungkin alegori Di Koloni Hukuman tak tepat dipakai. Mereka yang duduk menganggur di kantor wali kota itu tak punya ciri-ciri mesin yang efektif. Jika kita harus memakai kiasan Kafka—mungkin satu-satunya novelis yang dengan imajinatif menggambarkan dunia modern yang harus menanggungkan organisasi—maka birokrasi kita lebih mirip sebuah kastil.
Dalam novel Das Schloß, (artinya ”kastil” dan juga ”gembok”), kita dipertemukan dengan sebuah konstruksi yang mendominasi lanskap desa. Kastil itu menguasai wilayah itu, tapi tak tampak siapa yang punya. Ketika K datang untuk menghadap, yang disebut hanya seorang administrator yang bernama Klamm (dalam bahasa Cek berarti ”ilusi”) yang tak pernah bisa ditemuinya.
Kekuasaan itu tak jelas, tapi terasa, kadang-kadang muncul, melalui lapisan staf dan telepon yang berdering dan tak disahut. Birokrasi yang impersonal itu pada akhirnya tak menjawab dan tak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab. Di balik bangunan besar itu, mungkin sebenarnya hanya ada khaos. Gubernur itu menyerah. Wali kota itu menyerah.
Goenawan Mohamad
http://tempointeraktif.com
