Jum'at, 13 November 2009 | 14:27 WIB
TEMPO Interaktif, Kediri - Pengurus Cabang Anshor Kota Kediri, Jawa Timur, siap mengirimkan 500 personil Barisan Anshor Serbaguna (Banser) ke Jakarta. Mereka telah dibekali ilmu kekebalan dan siap mengamankan kantor Mahkamah Konstitusi yang ditinggalkan kepolisian.
Ketua PC Anshor Kota Kediri Anwar Bahrudin mengatakan ratusan personil Banser tersebut telah menjalani rangkaian latihan bela diri di kaki Gunung Klotok. Selain ilmu silat dan memainkan senjata tajam, mereka juga dibekali ilmu kekebalan tubuh dari seorang kyai.
“Mereka siap ke Jakarta sekarang juga,” kata Anwar Bahrudin kepada Tempo, Jumat (13/11).
Anwar menjelaskan keberangkatan personil Banser ke Jakarta ini merupakan bentuk solidaritas dan dukungan kepada kader Nahdlatul Ulama Mahfud MD. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang dianggap mampu menyelesaikan konflik Polri – KPK.
Lembaga tersebut,jelas Anwar, wajib diamankan dari segala bentuk ancaman. Terlebih lagi sejak beberapa hari terakhir kepolisian menarik diri dari kantor itu dengan alasan yang tidak jelas.
Ratusan personil Banser ini menurut Anwar sangat berpengalaman melakukan tugas-tugas tersebut. Sebelumnya mereka juga pernah melakukan pengamanan terhadap mantan Presiden Abdurrahman Wahid dalam unjuk rasa 1998 di Jakarta.
“Kami juga baru saja melakukan latihan bersama di Blitar,” tambah Anwar.
Untuk menjaga kualitas personil, Anshor Kediri membatasi usia anggota Banser maksimal 50 tahun untuk diperbolehkan bergabung dalam tugas ini. Mereka siap ditempatkan dalam kondisi apapun dan bergabung dengan Banser daerah lain untuk menjaga keselamatan Mahfud MD.
Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Imam Yahya Mahrus menyerukan kepada seluruh ulama untuk melindungi KPK. Menurut dia keberadaan lembaga itu sangat diperlukan untuk menjaga penegakkan hukum di Indonesia. “Saya setuju pendapat yang mengatakan ada upaya melemahkan KPK,” kata ulama yang juga Rektor Universitas Tribhakti Kediri.
Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini juga mendesak Presiden Yudhoyono segera menyelesaikan persoalan ini. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang muncul di masyarakat.
Sejak Rabu (11/11),sebanyak 19 kepolisian yang bertugas di kantor mahkamah konstitusi ditarik kesatuannya. Penarikan itu sempat menimbulkan rumor bahwa kepolisian marah akibat dari sidang terbuka soal rekaman pembicaraan anatara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi polisi.
"Bukan penarikan, tetapi rotasi biasa. Kami setuju dengan kebijakan kepolisian," ujar Mahfud MD.
diposting pada:
Jum'at, 13 November 2009 | 14:27 WIB
oleh: http://tempointeraktif.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar