Belum Ada Tanda-tanda, People Power Masih Jauh

Jakarta - Potensi munculnya people power (gerakan kekuatan rakyat) diprediksi akan terjadi menyusul kasus kriminalisasi pimpinan KPK. Namun, pengamat intelijen Wawan Purwanto membantah hal ini. Menurutnya, kemungkinan terjadinya people power masih jauh.

"People power masih jauh kalau dalam artian kerusuhan karena belum ada afiliasi oknum-oknum yang memiliki kekuatan bersenjata," ujar Pengamat Intelijen Wawan Purwanto dalam jumpa pers di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2009).

Wawan kemudian membandingkan people power yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Menurutnya, saat itu ada oknum bersenjata yang memback-up (mendukung), ada unsur pembiaran, ada upaya menarik massa dari luar masuk ke Jakarta. Sedangkan, kata dia, tahun ini belum ada arah ke sana, negeri kita masih aman.

"Meskipun ada upaya people power, tapi itu dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Belum ada tanda-tanda arah ke sana, semua masih undercontrol," tutur dia.

Dikatakan Wawan, tanda-tanda tersebut bisa jadi ada pada dua kepemimpinan di tubuh militer. Namun, sampai saat ini Wawan beranggapan militer masih solid sehingga tanda-tanda ke arah sana masih jauh.

"TNI-Polri belum ada dualisme, belum ada kepentingan yang berseberangan," kata dia.

di copy dari: Didi Syafirdi - detikNews
Rabu, 18/11/2009 18:08 WIB

Televisi, Bikin Hidup Lebih Redup

TEMPO Interaktif, Letty hampir tidak pernah ketinggalan menonton reality show di televisi. Dia mengikutinya dari acara Cinta Lokasi, Cinta Lama Bersemi Kembali, hingga Termehek-mehek.

Sebenarnya Letty sadar reality show yang lagi marak itu adalah dagelan. Namun, siswi kelas II sekolah menengah pertama di Sukabumi ini merasa tidak punya pilihan acara hiburan lain bagi anak seusianya. "Sambil ngemil tambah seru," ujar gadis 14 tahun ini.

Eksistensi kotak ajaib itu memang menjadi bagian kehidupan anak dan remaja. Namun, orang tua seharusnya waspada. Dari temu ilmiah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Surabaya, Jumat-Minggu lalu, studi tiga ahli gizi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menemukan ada hubungan intensitas menonton televisi dengan status gizi remaja.

Menurut para ahli gizi (di antaranya Irianton Aritonang, Ida Rubaida, dan Idi Setiyobroto), televisi, yang keberadaannya dirayakan sedunia tiap 21 November, mempengaruhi kebiasaan makan remaja lewat iklan makanan yang tinggi gula, lemak, dan garam, serta rendah serat. Akibatnya, banyak remaja punya pola makan yang salah.

Studi menunjukkan, remaja yang menonton televisi selama dua sampai empat jam sehari, 33,3 persennya mengkonsumsi energi melebihi yang dianjurkan. Lalu 77,4 persen asupan energi lemak didapati lebih dari 25 persen dari total energi. Sebanyak 20,4 persen subyek menderita gizi lebih.

Adapun kelebihan gizi sendiri mengarah pada penyakit degeneratif dan obesitas. Studi ini melibatkan 93 siswa sekolah menengah pertama favorit di Yogyakarta. Status gizi ditetapkan berdasarkan persentil indeks massa tubuh (IMT) menurut usia pada kurva standar baku Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Tak hanya itu, spesialis saraf anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr Dwi Putro Widodo SpA, mengatakan bahwa televisi akan sangat mempengaruhi perilaku anak yang menontonnya dengan berlama-lama. Menurut Dwi, apa yang diserap dari gambar bergerak terproses di saraf dan diterjemahkan lewat perilaku. "Semua itu ujungnya ke saraf," ujar Dwi ditemui di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Fabiola Priscilla Setiawan, MPsi, psikolog anak dan remaja, mengatakan tayangan televisi yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan anak adalah pembelajaran salah yang diperoleh anak. Misalnya, Fabiola mencontohkan, anak belajar cara menunjukkan rasa marah melalui kata-kata kasar seperti di televisi. "Banyak kata-kata baru yang dipelajari anak, dan mereka akan menggunakan kata-kata tersebut ketika berinteraksi dengan lingkungannya," ujar Fabi melalui sambungan telepon pekan lalu.

Selain membuat anak berperilaku buruk, menurut Fabi, televisi membuat manajemen waktu anak menjadi tidak efektif. Seperti waktu belajar, bermain kreatif, dan bersosialisasi. Hal itu, menurut dosen di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, Jakarta, ini, dapat menghambat anak untuk mengembangkan keterampilan bersosialisasi.

Dalam perspektif Fabiola, anak 0-2 tahun sebenarnya tidak dianjurkan menyaksikan televisi. Mereka lebih baik mendapatkan stimulasi lewat interaksi langsung orang tua dan lingkungannya. Beberapa studi menyimpulkan, anak 6-9 tahun, maksimal diperbolehkan menyaksikan acara televisi sekitar 60 menit. Sedangkan untuk anak 9-13 tahun, maksimal selama 90 menit.

Fabiola, pengasuh di www.curhat.net ini, menyarankan kepada orang tua untuk memberi contoh nyata pada anak, dengan tidak menjadikan televisi sebagai satu-satunya kegiatan. Orang tua bisa mendampingi anak menonton sambil mendiskusikan dengan anak akan dampak buruk dari acara televisi.




Efek Televisi

1. Anak jadi terbiasa menerima dan melakukan interaksi satu arah dari tayangan televisi sehingga anak kurang memiliki kesempatan dan kemampuan dalam menjalin interaksi sosial dua arah.
2. Waktu menjadi tidak efektif. Waktu tidur malam menjadi waktu menonton. Akibatnya, saat belajar di sekolah dari pagi hingga siang, anak mengantuk.
3. Prestasi belajar anak menurun karena kurang punya waktu untuk mengulang pelajaran, menggali potensi, dan melakukan kegiatan belajar di luar waktu sekolah.
4. Anak tidak memiliki waktu cukup menggali dan menekuni minat dan bakatnya di berbagai aspek kecerdasan. Misalnya menekuni bidang musik atau olahraga.
5. Anak akan mengalami obesitas karena kurangnya kesempatan untuk melakukan olah gerak tubuh.
6. Anak kurang mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Umumnya acara televisi memberikan semua informasi--baik benar maupun salah--dan kurang memberi kesempatan agar anak aktif menemukan sendiri solusi masalah.

Sumber: Fabiola Priscilla Setiawan, MPsi | HERU TRIYONO
di copy dari:
http://tempointeraktif.com
Selasa, 17 November 2009 | 07:29 WIB

Kasus KPK Tim 8 Janji Buka Rekomendasi ke Publik

VIVAnews - Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum akan menyerahkan rekomendasi kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rekomendasi itu juga akan dibuka ke publik.

"Saya kira setelah diserahkan kepada Presiden, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi perlu kita perhatikan juga," kata Amir Syamsuddin, salah satu anggota Tim yang juga disebut Tim 8, dalam perbincangan Kabar Pagi di TvOne, Senin 16 November 2009.

Menurut Amir, hasil rekomendasi itu akan diberikan kepada Presiden SBY yang hari ini baru tiba dari kunjungan kerja ke luar negeri. Meski demikian, Amir tidak merinci kapan rekomendasi itu akan diungkap ke publik.

Sebelumnya, menurut anggota Tim 8 lainnya, Denny Indrayana, isi laporan akhir itu terdiri dari rekomendasi beberapa hal. Diantaranya, rekomendasi perbaikan sistem di Kepolisian, kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga KPK.

"Rekomendasi juga akan memuat rekomendasi penyelesaian kasus Chandra-Bibit," kata Denny dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Minggu 15 November 2009.

Selain itu, kata dia, laporan akhir juga akan memuat rekomendasi untuk memberantas mafia hukum, makelar kasus (markus).

Kedua hal ini mencuat dalam pemeriksaan Tim 8 saat klarifikasi kasus Bibit-Chandra. "Detail rekomendasi lengkap hanya akan disampaikan kepada Presiden, sesuai mandat Tim 8, kata dia.
oleh: Ismoko Widjaya
Senin, 16 November 2009, 07:44 WIB
http://korupsi.vivanews.com/news/read/105813-tim_8_janji_buka_rekomendasi_ke_publik

Insiden Kaki Gajah Pernyataan Menkes Terburu-buru, Masyarakat Tak Bisa Disalahkan

Jakarta - Masyarakat tidak boleh disalahkan dalam insiden usai pengobatan massal anti-Filariasis di Majalaya, Kabupaten Bandung. Departemen Kesehatan, selaku pelaksana, harusnya menyelidiki terlebih dahulu insiden yang telah menewaskan 8 orang itu.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, pada detikcom, Senin (16/11/2009).

Sebanyak delapan orang meninggal dan sedikitnya 900 orang lebih dilarikan ke rumah sakit setelah mengkonsumsi obat anti-Filariasis atau penyakit kaki gajah dalam pengobatan massal program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono di Majalaya, Kabupaten Bandung, Selasa (10/11/2009).

Seperti diberitakan, meski berjanji akan melakukan penyelidikan, namun Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, sudah menyatakan korban tewas akibat koinsiden atau penyakit bersamaan yang diderita korban.

"Dia (korban) ada penyakit lain. Saya tahu penyakitnya. Masa dikasih tahu, nanti kurang enak ya," kata Endang.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tjandra Yoga Aditama menambahkan, belum ada perkembangan terbaru mengenai penyelidikan yang dilakukan pihaknya.

"Masih sama seperti yang Ibu Menkes katakan. Hasil akan diumumkan Ibu Menkes," singkat Tjandra saat dihubungi per telepon oleh detikcom.

Menurut Ade, pernyataan Menkes itu terlalu prematur. Mengingat, apa pun yang terjadi, seharusnya Depkes bertanggung jawab.

"Pengobatan kan ada prosedurnya. Masa langsung diberikan tanpa pengecekan kondisi pasien dulu. Jangan langsung menyalahkan korban, kalau menyalahkan warga 2 kali menjadi korban," kata dia.

Ade menengarai dua faktor yang berpotensi menyebabkan insiden tersebut, yakni obat dan prosedur pemberian obat (human error).

"Kalau human error harus diberi sanksi tegas. Kalau karena koinsiden, masak terjadinya masal. Saya menduga ini kesalahan prosedur," pungkas Ade.
posting oleh:
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Senin, 16/11/2009 07:40 WIB
http://vivanews.com/

Amankan Kantor MK, GP Ansor Kirim 500 Banser Tahan Bacok

Jum'at, 13 November 2009 | 14:27 WIB

TEMPO Interaktif, Kediri - Pengurus Cabang Anshor Kota Kediri, Jawa Timur, siap mengirimkan 500 personil Barisan Anshor Serbaguna (Banser) ke Jakarta. Mereka telah dibekali ilmu kekebalan dan siap mengamankan kantor Mahkamah Konstitusi yang ditinggalkan kepolisian.

Ketua PC Anshor Kota Kediri Anwar Bahrudin mengatakan ratusan personil Banser tersebut telah menjalani rangkaian latihan bela diri di kaki Gunung Klotok. Selain ilmu silat dan memainkan senjata tajam, mereka juga dibekali ilmu kekebalan tubuh dari seorang kyai.

“Mereka siap ke Jakarta sekarang juga,” kata Anwar Bahrudin kepada Tempo, Jumat (13/11).

Anwar menjelaskan keberangkatan personil Banser ke Jakarta ini merupakan bentuk solidaritas dan dukungan kepada kader Nahdlatul Ulama Mahfud MD. sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang dianggap mampu menyelesaikan konflik Polri – KPK.

Lembaga tersebut,jelas Anwar, wajib diamankan dari segala bentuk ancaman. Terlebih lagi sejak beberapa hari terakhir kepolisian menarik diri dari kantor itu dengan alasan yang tidak jelas.

Ratusan personil Banser ini menurut Anwar sangat berpengalaman melakukan tugas-tugas tersebut. Sebelumnya mereka juga pernah melakukan pengamanan terhadap mantan Presiden Abdurrahman Wahid dalam unjuk rasa 1998 di Jakarta.

“Kami juga baru saja melakukan latihan bersama di Blitar,” tambah Anwar.

Untuk menjaga kualitas personil, Anshor Kediri membatasi usia anggota Banser maksimal 50 tahun untuk diperbolehkan bergabung dalam tugas ini. Mereka siap ditempatkan dalam kondisi apapun dan bergabung dengan Banser daerah lain untuk menjaga keselamatan Mahfud MD.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Imam Yahya Mahrus menyerukan kepada seluruh ulama untuk melindungi KPK. Menurut dia keberadaan lembaga itu sangat diperlukan untuk menjaga penegakkan hukum di Indonesia. “Saya setuju pendapat yang mengatakan ada upaya melemahkan KPK,” kata ulama yang juga Rektor Universitas Tribhakti Kediri.

Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini juga mendesak Presiden Yudhoyono segera menyelesaikan persoalan ini. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang muncul di masyarakat.

Sejak Rabu (11/11),sebanyak 19 kepolisian yang bertugas di kantor mahkamah konstitusi ditarik kesatuannya. Penarikan itu sempat menimbulkan rumor bahwa kepolisian marah akibat dari sidang terbuka soal rekaman pembicaraan anatara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi polisi.

"Bukan penarikan, tetapi rotasi biasa. Kami setuju dengan kebijakan kepolisian," ujar Mahfud MD.
diposting pada:
Jum'at, 13 November 2009 | 14:27 WIB
oleh: http://tempointeraktif.com

Syafii Maarif Minta SBY Tunjukan Jiwa Kepemimpinan

Jakarta - Kritik pedas dilontarkan oleh Syafii Maarif melihat masalah dua pimpinan KPK nonaktif yang tak berujung. Mantan Ketua PP Muhamaddiyah ini meminta Presiden SBY segera menunjukan jiwa kepemimpinannya.

"Ini kesempatan baik bagi SBY untuk menunjukan kepemimpinan, jika dia punya kepemimpinan," sindir Syafii di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat malam (13/11/2009).

Menurut Syafii, SBY seharusnya lebih percaya diri dalam menentukan sikapnya dengan dukungan rakyat. Namun yang terjadi, tambah Syafii, justru sebaliknya.

"Dia dipilih kemudian dia ditentang karena tidak ada ketegasan, jangan sampai terjadi konflik sosial," pesan Syafii.

Syafii juga miris melihat keadaan bangsa, khususnya di bidang hukum, yang begitu tercoreng. "Aparat tidak punya martabat lagi," jelasnya.

Syafii berpesan agar suara-suara rakyat yang kritis tidak ditanggapi enteng oleh penguasa. Mulai dari media yang begitu kompak menyuarakan ketidakadilan hingga dukungan lewat facebook.

"Itu tandanya hati nurani masih ada," tandasnya.
data diterbitkan oleh: http://www.detiknews.com
pada Sabtu, 14/11/2009 04:29 WIB

Kisruh KPK-Polri Syafii Maarif Setuju People Power Asal Damai Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Reaksi masyarakat terus bermunculan menanggapi persoalan yang menimpa Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif setuju jika muncul people power asal berlangsung damai.

"Asal dijalankan dengan damai, why not," kata Syafii singkat di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat (13/11/2009) malam.

Syafii meminta agar setiap gerakan dapat diorganisir sedemikian rupa. Ia berharap, dengan cara seperti itu, resiko terjadinya konflik dapat diminimalkan.

"Sah saja selama tidak merusak, jangan merusak. Sebab kalau nanti merusak, rusaklah negeri ini," pintanya.

Syafii juga berpesan agar tuntutan yang ingin disampaikan lebih realistis. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan mundurnya Kapolri dan Jaksa Agung.

"Tidak sesederhana itu," tandasnya.
data dipublikasikan pada: Sabtu, 14/11/2009 05:43 WIBoleh:
http://www.detiknews.com/read/2009/11/14/054352/1241572/10/syafii-maarif-setuju-people-power-asal-damai?991102605
diposting:
sabtu, 14/11/2009
08.30 wib