TEMPO Interaktif, Jakarta - Hari ini, presiden memanggil sejumlah menteri beserta Kapolri dan Jaksa Agung untuk membahas rekomendasi Tim Independen Pencari Fakta dan Verifikasi kasus Bibit dan Chandra (tim delapan). Presiden menyatakan pemerintah memang harus bertindak cepat dan tepat menyikapi kasus tersebut.
presiden"Ini tidak perlu harus didorong oleh siapapun, agar kemelut ini tidak terus berkepanjangan," katanya saat memberikan paparan sebelum rapat terbatas dimulai di Kantor Presiden, Rabu (18/11).
Akan tetapi, diingatkannya langkah pemerintah dan tindakan presiden harus tetap berlandaskan konstitusi, undang-undang dan ketentuan hukum serta sistem yang berlaku. Menyikapi masalah yang serius seperti kasus tersebut, kata presiden, harus hati-hati. Jangan sampai memecahkan masalah menimbulkan masalah baru.
"Jangan sampai pula saya sebagai presiden didorong dan dipaksa untuk mengambil langkah yang bukan kewenangan saya. Kalau begitu berarti saya melawan Undang-Undang," katanya.
Presiden juga menyatakan rekomendasi tim delapan belum tentu diterima atau ditolaknya. "Rapat sekarang ini bukan untuk tetapkan apakah kita terima atau tidak menerima rekomendasi tim 8 itu, bukan itu," katanya.
Menurutnya, Ia beserta jajaran terkait perlu untuk mendalami dan mempelajari denean seksama. "Jangan buru-buru katakan tidak menerima atau jangan buru-buru bahwa semua rekomendasi itu sudah diterima. mari kita telaah dengan jernih," katanya. Semua harus disikapi dengan sikap positif. "Tidak perlu kita apriori terhadap apa yang dilakukan tim 8 ".
Masalah itu, kata dia, memang tidak boleh berlama-lama tetapi koridornya harus jelas. Persoalan tersebut, kata presiden, merupakan bagian dari sejarah yang panjang dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat kelak di kemudian hari. "Jadi tidak boleh kita serampangan atau gegabah saja," katanya.
Setelah semuanya didalami, rekomendasi tersebut tetap akan diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan agung untuk ditindaklanjuti. Setelah itu, baru presiden akan mengambil respon menyikapi kasus tersebut. "Kita memang harus memilih opsi terbaik dan dalam memilih opsi itu saya minta untuk tetap jernih, kita harus utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain, bukan kepentingan yang sempit atau pun jangan melihat dari sisi satu saja," katanya.
GUNANTO E S
dicopy dari:
http://tempointeraktif.com
Rabu, 18 November 2009 | 15:55 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar