Kyai Haji Abdurrahman Wahid

Kyai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun[1]) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kehidupan awal
Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban, sama dengan 7 September 1940.

Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk".[2] Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".[2]

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan[3]. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.

Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.[4][5] Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.[5] Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.[5]

Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya[6]. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.[7]
Pendidikan di luar negeri

Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh Universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.[8]

Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa. Ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas [9].

Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan Komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan [10].

Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G 30 S sangat mengganggu dirinya.[11] Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar.[11] Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad.[12] Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui.[13] Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
Karir awal

Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) [14], organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang disebut Prisma dan Wahid menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Wahid juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Wahid merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gus Dur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Wahid memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah Tempo dan koran Kompas. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Wahid tinggal bersama keluarganya.

Meskipun memiliki karir yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es untuk digunakan pada bisnis Es Lilin istrinya [15]. Pada tahun 1974, Wahid mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian, Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.

Pada tahun 1977, Wahid bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam. Sekali lagi, Wahid mengungguli pekerjaannya dan Universitas ingin agar Wahid mengajar subyek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam dan misiologi. Namun, kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas dan Wahid mendapat rintangan untuk mengajar subyek-subyek tersebut. Sementara menanggung semua beban tersebut, Wahid juga berpidato selama ramadhan di depan komunitas Muslim di Jombang.

info lengkap silahkan kunjungi:
http://id.wikipedia.org

dicopy dari:
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Abdurrahman_Wahid_youth.jpg

Franciscus Xaverius Seda

Franciscus Xaverius Seda (lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1926 – meninggal di Jakarta, 31 Desember 2009 pada umur 83 tahun) adalah seorang politikus, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia.

Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya antara lain adalah Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja IV (1963-1964) dan Menteri Keuangan (1966-1968) sewaktu awal Orde Baru, serta Menteri Perhubungan dan Pariwisata (1968-1973) dalam Kabinet Pembangunan I.
di copy dari:
http://id.wikipedia.org/wiki/Frans_Seda

TEMPO Interaktif, Jakarta - Frans Seda tutup usia. Mantan menteri di Jaman Orde Lama ini tutup usia di rumahnya Jalan Metro Kencana V Pondok Indah pad

TEMPO Interaktif, Jakarta - Frans Seda tutup usia. Mantan menteri di Jaman Orde Lama ini tutup usia di rumahnya Jalan Metro Kencana V Pondok Indah pada pukul 05.00.

Frans meninggalkan seorang istri dan dua orang putri. Saat ini jenazah sedang dimandikan dan rencananya akan dilakukan prosesi Misa pukul 06.00 sore.

Rencananya, jenazah akan dikebumikan Sabtu, lusa, di Pemakaman Santiago Hill, Karawang, Jawa Barat.

Trowulan

Senin, 28 Desember 2009

SEBUAH kota abad ke-13 yang hilang di pelosok Jawa Timur mungkin bisa bicara tentang kita.

Sisa-sisanya ditemukan di sebuah tanah lapang di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Di area seluas 63 x 63 meter persegi itu, di bawah atap rendah, berderet petak galian, semuanya cuma sekitar setengah meter dalamnya. Tapi warna gelap bumi seakan-akan melindungi apa yang hanya sedikit terungkap di sana: bekas-bekas rumah, pola lantai halaman, gerabah yang halus, tangga, lorong parit, gobang, ribuan artefak….

Rumah, bukan candi, bukan gerbang, bukan tempat ritual keagamaan. Arkeolog Mundardjito, guru besar dari UI yang telah bertahun-tahun bekerja dalam ekskavasi besar ini, menunjukkan betapa pentingnya yang ditemukan di sana: sebelum Trowulan, para arkeolog belum pernah menemukan sisa-sisa sebuah kota.

Dengan kata lain, inilah buat pertama kalinya mereka berhasil. Inilah sebuah pintu baru ke masa silam!

Tak urung, saya (yang tak pernah berpikir sebelumnya tentang itu) tertular oleh semangat itu dan pergi ke Trowulan—mengikuti Mundardjito berjalan dari situs ke situs, menggali, menelaah, membuat hipotesis. ”Kalau di lapangan, umur saya bukan 73, tapi 37,” katanya, setengah bergurau.

Umur + energi tambahan memang diperlukan untuk kerja besar ini, yang sebenarnya dimulai pada 1924, ketika Bupati Mojokerto, Kromodjojo Adinegoro, bersama Arsitek Henry MacLaine Pont mendirikan Oudheidkundige Vereeneging Majapahit (OVM). Mundardjito bersama para arkeolog yang lebih muda adalah penerus ikhtiar OVM—mungkin dengan gairah dan rasa ingin tahu yang berbeda.

Masa lalu memang sederet panjang tanda tanya. Di wilayah sekitar 100 kilometer persegi, di mana lapangan ekskavasi tadi terletak, sejarah Majapahit terpendam. Tapi kenapa terpendam? Kenapa Majapahit yang berdiri di abad ke-13 kini tak bersisa, sedangkan Cordoba dan masjidnya, yang mulai dibangun kerajaan Islam di Spanyol di abad ke-8, masih bisa utuh? Kenapa Majapahit, yang kurang-lebih seumur Cambridge University di Inggris, kini hanya bekas yang terserak dan tersembunyi?

Mungkin perang telah merusak semuanya, hingga kota itu ditinggalkan dan pelan-pelan rubuh. Mungkin iklim merapuhkan bahan-bahan yang membentuknya. Mungkin gempa atau wabah. Tidak atau belum ada penjelasan. Tapi bahwa ia tak mampu bertahan terus (sebuah kronologi Jawa menyebutnya ”sirna ilang”) menunjukkan sebuah kelemahan dasar: di kota itu tampaknya tak ada kekayaan sosial—dalam bentuk harta dan pemikiran—yang secara kontinu bisa merawat, merenovasi, dan merekonstruksi diri.

Bila sebuah catatan dari Cina abad ke-15 menggambarkan Majapahit, yang dicatatnya adalah istana: bersih dan terawat, dikelilingi tembok bata merah setinggi lebih dari 10 meter. Dalam kompleks istana, bangunan bertiang kayu yang besar setinggi 10-13 meter. Atap bangunan terbuat dari sirap. Atap rumah rakyat dari ijuk atau jerami.

Itu semua memang bahan yang tak tahan lama, tapi akan bisa diperbaharui terus-menerus seandainya kekuasaan dan struktur masyarakatnya punya basis ekonomi yang luas, bila mereka tak cuma tergantung kepada satu poros.

Tapi mungkin Majapahit benar-benar cuma tergantung kepada satu poros. Mungkin Majapahit satu contoh yang disebut Marx sebagai ”despotisme timur”: sang baginda punya kuasa yang absolut; ia tak mengizinkan kekuatan sosial-ekonomi di luar dirinya. Dalam despotisme ini, tak boleh ada satu lapisan elite yang kurang-lebih mandiri.

Aceh, di bawah Sultan Iskandar Muda di abad ke-17, adalah sebuah kerajaan yang dahsyat. Sultan yang perkasa ini—yang dengan kekuatan militernya mengalahkan sebuah armada Portugis dan menaklukkan pelbagai kerajaan di Semenanjung—memegang dengan ketat monopoli perdagangan. Dengan itu ia buat ”orang kaya”, satu lapisan elite yang sedang tumbuh, tergantung kepada belas kasihnya.

Di Mataram abad ke-17, Amangkurat I bertindak mirip: ia menampik saran seorang tamu Belanda agar baginda membuat rakyatnya kaya. Jika mereka berharta, kata raja Mataram yang bengis itu, ”mereka bisa melawanku”.

Tapi dengan demikian kekuasaan para sultan seakan-akan berdiri di atas pedestal yang tinggi tapi sendiri. Ketika takhta guncang, ketika para raja kehabisan sumber kekayaan dan gagasan, tak ada penyangga sosial lain. Tak ada kelompok masyarakat yang mandiri seperti halnya kaum burger dalam sejarah kota-kota Eropa. Dari kalangan ini—yang kemudian disebut bourgeoisie—lahir kekuatan yang memperkukuh kota.

Tak aneh bila di Eropa, kota dilambangkan sebagai ”tembok”. Kata tuin dalam bahasa Belanda lama juga berarti pagar. Tapi saya tak tahu tepatkah kiasan itu berlaku untuk ibu kota Majapahit. Kitab Negarakartagama yang ditulis di masa itu hanya menyebut ”kuwu”: unit permukiman yang dikelilingi tembok. Tapi tak jelas, adakah dengan demikian kota pun lahir sebagai sebuah wilayah yang merdeka. Atau ia hanya sebuah tempat ”di mana kita tak usah berjalan melalui sawah”. Artinya tak ada batas yang tegas antara ”kota” dan ”di luarnya”.

Jangan-jangan itulah yang terjadi—yang secara tak sadar berlanjut hingga kini: orang berpindah dari luar ke dalam kota tanpa membuat hidupnya berubah. Perilaku dan nilai-nilai ”udik” merembes ke kehidupan urban—dan begitu juga sebaliknya. Yang ”udik” menyebabkan gerak jadi lamban, karena harmoni harus dijaga dan orang saling menunggu. Sebaliknya yang ”udik” membuat hidup lebih santai dan bisa berbagi. Walhasil, harmoni bisa memperkuat sebuah kota, tapi juga bisa memperlemahnya.

Itukah barangkali riwayat kota yang hilang di Trowulan itu: dirawat tumbuh dengan harmoni + serasi, dan tak siap untuk hidup tanpa harmoni + tak serasi?

Goenawan Mohamad
dari: http://tempointeraktif.com/hg/caping//2009/12/28/mbm.20091228.CTP132340.id.html

Efek Rumah Kaca Memanaskan Dunia

Pecandu Internet Berisiko Besar Melukai Diri Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Remaja yang kecanduan internet punya kemungkinan lebih besar untuk melakukan perbuatan yang membahayakan diri mereka. Demikian hasil studi ilmuwan Australia-China.

Seperti dilaporkan Reuters, pekan lalu para peneliti mengkaji 1.618 remaja berusia 13 sampai 18 tahun dari Provinsi Guangdong di China mengenai perilaku memukul diri, menjambak, mencubit atau membakar diri. Para responden juga diberi tes guna mengukur tingkat kecanduan mereka terhadap internet.

Tes itu mendapati bahwa sebanyak 10 persen siswa yang disurvei kecanduan internet pada tingkat sedang, sementara kurang dari satu persen adalah pecandu berat internet. Kecanduan internet telah dikategorikan sebagai masalah kesehatan mental sejak pertengahan 1990-an dengan gejala yang serupa dengan kecanduan lain.

"Semua siswa yang dikategorikan sebagai kecanduan tingkat sedang terhadap internet, 2,4 kali lipat lebih besar kemungkinannya melukai diri sendiri, satu sampai lima kali dalam 6 bulan belakangan dibandingkan dengan siswa yang tidak kecanduan internet," kata Dr. Lawrence Lam dari University of Notre Dame, Australia dan rekannya dari Sun Yat-Sen University, Guangzhou dalam hasil risetnya.

Mereka mengatakan hasil itu menunjukkan hubungan "yang kuat dan mencolok" antara kecanduan internet dan tindakan melukai diri di kalangan remaja bahkan jika dihitung bersama variabel lain yang berkaitan dengan perilaku seperti depresi, ketidakpuasan pada keluarga, atau peristiwa hidup yang membuat stres. Para peneliti mengatakan hal itu menunjukkan bahwa kecanduan ialah satu faktor risiko terpisah bagi tindakan melukai diri.

Para ahli menafsirkan kecanduan internet antara lain jika ada perasaan depresi, gelisah, dan murung ketika tidak melakukan kegiatan internet. Semua itu baru bisa hilang ketika pecandunya kembali melakukan kegiatan online. Mengkhayal atau terlalu memikirkan kegiatan online adalah tanda lain mengenai kecanduan internet. Meski diakui soal kecanduan internet ini perlu diteliti lebih lanjut.
sumber:
http://id.news.yahoo.com/

Kritik Stiglitz atas Pasar Bebas

TEMPO Interaktif, Joseph Stiglitz boleh disebut sebagai pemikir ekonomi saat ini yang sangat kritis terhadap konsep pasar bebas. Sebagai mantan pejabat dunia, ia menguliti kebijakan-kebijakan Bank Dunia maupun Badan Moneter Internasional (IMF).

Film dokumenter karya Jacques Sarasin yang berjudul Around the World with Josep Stiglitz (2009) ini selama 88 menit menyajikan perjalanan Stiglitz dari kota kelahirannya, Gary, Indiana, menyusuri negara berkembang Ekuador, Botswana, sampai kemudian menuju India dan Cina.

Dengan kacamata pandang Stiglitz, film ini memperlihatkan bagaimana negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, karena kebijakan yang salah, tetap miskin. Ekuador misalnya. Wilayah Ekuador dekat dengan hutan Amazon, yang kaya akan sumber daya minyak mentah. Perusahaan asing Texaco yang menambangnya.

Setelah kontrak penambangan habis, perusahaan itu meninggalkan begitu saja wilayah tersebut sehingga pencemaran tanah dan air terjadi. Fauna mati di sana-sini. Semestinya penduduk desa dekat Amazon sudah harus jauh-jauh pergi dari wilayah itu. Apa daya, mereka bertahan karena tanah leluhur. Tak ada solusi yang jelas. Mereka kaya akan sumber daya alam, tapi tetap berada dalam kemiskinan.

Lain halnya dengan desa di wilayah Botswana. Perusahaan penambang timah mengharuskan penduduk asli yang menempati daerah sekitar pertambangan harus mengosongkan wilayah itu pada radius 5 kilometer. Alih-alih menjadi daerah penyeimbang, yaitu kawasan hijau, masyarakat malah dirugikan. Ekonomi tidak berputar di negara itu.

India tidak semacam itu. Sebagian besar penduduknya adalah petani. Subsidi besar yang diberikan pemerintah Amerika kepada petani di negaranya membuat petani-petani di negara berkembang kalah bersaing. Harga kapas dan kedelai menjadi rendah karena pasokan dari Amerika yang sangat besar jika perdagangan bebas diberlakukan. Menurut Stiglitz, di sinilah pentingnya insentif. Negara berkembang selayaknya memberikan insentif untuk menyelamatkan petani.

Pada lawatan terakhirnya, Stiglitz menganggap Cina adalah contoh negara yang berhasil dalam globalisasi. Persaingan ekonomi tumbuh subur, baik di dalam negeri sendiri maupun di kancah internasional. Negara yang berpenduduk besar dan tak luput dari kemiskinan itu memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang mengejutkan.

Stiglitz tahu bahwa konsep pasar bebas bagi negara-negara yang tidak siap dengan potensinya akan semakin menjadi buruk. Solusi yang ditawarkan Bank Dunia maupun IMF tak semuanya efektif diterapkan. Dalam film ini, ia mencoba menawarkan solusi untuk sebuah jenis globalisasi yang adil, namun tetap kompetitif.


Judul : Around the World with Joseph Stiglitz
Tahun produksi : 2009
Genre : Film dokumenter
Durasi : 88 menit
Sutradara : Jacques Sarasin

Subtitle : bahasa Inggris

Ismi Wahid
dicopy dari:
http://tempointeraktif.com
Rabu, 09 Desember 2009 | 07:39 WIB